Fraksi Gerindra Tolak Usulan Ranperda Bantuan Hukum

0
2
Kantor DPRD Kabupaten Karimun, Jl. Komp Timah, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

KARIMUN, JKnews.Id – Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pembentukan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang diajukan oleh Pemda Karimun mendapatkan penolakan.

Penolakan disampaikan oleh Fraksi partai Gerindra dalam pembahasan Ranperda bantuan hukum di DPRD Karimun, Senin (10/10/2022).

Alasan penolakan adalah Pasal 19 UU nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai landasan utama kepada pemerintah daerah, tidak menjadi suatu keharusan atas inisiasi pengajuan Ranperda tersebut.

“Sangat penting bagi fraksi Gerindra untuk menilai apakah inisiasi pengajuan Ranperda ini merupakan waktu yang tepat dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta keadaan daerah saat ini,” kata ketua fraksi Gerindra Karimun, Zaizulfikar.

Selain itu Ranperda tersebut tidak didasari atas adanya kajian sosiologis yang memuat tentang jumlah masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum.

“Selain dari pada penyampaian jumlah penanganan kasus oleh dua Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM yang notabennya sudah dibiayai oleh APBN,” terang Zaizulfikar atau yang akrab disapa Boi.

Menurutnya, beberapa aspek yuridis mulai dari tingkat penyidikan Kejaksaan sampai dengan Pengadilan sudah mewajibkan pejabat di setiap tingkatan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak hukum, terkhusus bagi advokat yang wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

“Maka berdasarkan uraian-uraian itu, fraksi Gerindra berpandangan bahwa Ranperda ini belum dalam waktu yang tepat untuk diajukan sehingga fraksi Gerindra menolak Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini dibahas di tingkat selanjutnya,” tegas Boi.