KPU Karimun Verifikasi Faktual 8 Parpol Jelang Pemilu

0
3
Ketua KPU Kabupaten Karimun, Eko Purwandoko.

KARIMUN, JKnews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik (parpol).

Sasaran verifikasi adalah parpol yang tidak memiliki kursi di DPR RI. Hal ini turut verifikasi parpol-parpol baru.

Di Kabupaten Karimun hanya ada 8 parpol saja. Berbeda dengan di tingkat nasional sebanyak 9 parpol.

Parpol-parpol tersebut adalah Hanura, Perindo, Gelora, PSI, Partai buruh, PKN, PBB dan partai Garuda.

“Di pusat ada 9, yaitu termasuk Partai Umat. Tapi di Karimun tidak ada Partai Umat,” jelas Ketua KPU Kabupaten Karimun, Eko Purwandoko, Senin (31/10/2022).

Eko menjelaskan Partai Hanura tetap harus tetap menjalani verifikasi administrasi dan faktual meskipun memiliki kursi di DPRD Kabupaten Karimun.

“Ini karena Hanura tidak memiliki kursi di tingkat pusat,” jelas Eko.

Disebutkan Eko, pihaknya sedang melakukan pengecekan keanggotaan parpol dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.

Dalam memeriksa keanggotaan parpol untuk tahapan verifikasi faktual, KPU Kabupaten Karimun melakukan tiga metode.

Untuk metode pertama pengecekan keanggotaan secara langsung atau juga door to door. Kemudian metode kedua melalui peran sekretariat parpol tingkat kabupaten atau kecamatan.

Lalu yang ketiga memakai metode teknologi. Metode ketiga dilakukan terhadap anggota parpol yang tidak berada di Karimun dalam waktu lama. Mungkin masyarakat yang kerja berbulan-bulan di laut atau luar daerah.

“Di Karimun ada 1.441 sampel dari 8 parpol. Terakhir, tahap ini kami laksanakan sampai tanggal 4 November,” sebut Eko.

Diakui Eko, pihaknya menemukan beberapa sampel yang terdata di parpol yang ternyata tidak aktif.

“Kita cek mereka ini bener-bener tak. Ada diantaranya mereka tidak mengaku (anggota parpol). Ada juga yang sudah mengundurkan diri. Tapi tidak begitu banyak kita jumpai,” ujar Eko.

Selanjutnya KPU RI akan menetapkan hasil verifikasi faktual pada tanggal 14 November 2022.

“Setelahnya nanti direkap nasional, lalu mungkin jika ada parpol yang tidak memenuhi syarat mungkin dilanjutkan tahap perbaikan,” tambah Eko.