Pemkab Karimun Usulkan Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ke DPRD

0
1
Bupati Karimun, Aunur Rafiq didampingi Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim usai sidang paripurna DPRD Kabupaten Karimun.

KARIMUN, JKnews.id Pemkab Karimun mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penyelenggaraan bantuan hukum, agar dapat disahkan oleh DPRD menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dalam memberikan bantuan hukum.

Ranperda tersebut sudah dibahas dalam sidang paripurna di DPRD Kabupaten Karimun, Senin siang (10/10/2022).

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, Ranperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum yang diajukan Pemda Karimun, berdasarkan amanat dalam undang-undang 1945 pada pasal 18 dan pasal 28, kemudian undang-undang nomor 23 tentang pemerintahan daerah, serta Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42, tentang kesetaraan dalam bantuan hukum.

“Dengan Ranperda ini kita tentu mengikuti amanat undang-undang, yang diminta agar setiap daerah membuat Perda. Sehingga ada bantuan hukum yang bisa diberikan kepada masyarakat, agar mendapatkan kepastian dan kesetaraan hukum,” ujar Rafiq.

Ranperda penyelenggaran bantuan hukum yang masih berproses untuk disahkan menjadi Perda tersebut, mencakup 11 BAB dan terdapat 28 pasal.

Nantinya, panitia khusus (Pansus) di DPRD Kabupaten Karimun yang akan membahas secara detail, tentang siapa saja yang akan mendapatkan bantuan hukum dengan menggunakan dana dari APBD. Seperti misalnya orang yang tidak mampu atau kategori masyarakat miskin.

“Disamping itu juga tentu bantuan hukum yang bisa diberikan, akan melihat persoalan hukum yang bisa diberikan, kan tidak semua. Makanya dalam hal ini kita tunggu saja pembahasan selanjutnya. Saya yakin dan percaya dalam pembahasan berikutnya, seluruh fraksi akan membahas dan menyempurnakan Ranperda yang kami ajukan pada hari ini,” ujar Rafiq lagi.

Hanya saja Rafiq belum dapat memastikan berapa besaran anggaran yang disiapkan untuk proses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat. Ia hanya menyebutkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Mungkin tidak terlalu besar, kasus-kasus yang terjadi dan besarnya berapa, akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah saya kira. Pemberian bantuan hukum yang dibiayai oleh APBD, akan diverifikasi lagi dan harus selektif. Nantunya akan ada Peraturan Bupati sebagai turunannya, yang akan dijadikan sebagai petunjuk operasional,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani menanggapi, bahwa Ranperda yang diusulkan oleh Pemkab Karimun sangat direspon dengan baik oleh DPRD, terkhusus oleh Bapemperda.

“Ranperda ini sangat penting sekali, karena sebagai komitmen pemerintah, bahwa Kabupaten Karimun ini peduli Hak Asasi Manusia (HAM), jadi tinggal diatur saja nanti dari rekan-rekan Pansus untuk mendalami, apa saja kriteria masyarakat yang dapat menerima bantuan hukum tersebut,” ujar Nyimas Novi.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Karimun ini juga menjelaskan, perlunya Ranperda penyelenggaraan bantuan hukum untuk diteruskan menjadi Perda, karena dinilai sangat penting. Sehingga ketika masyarakat miskin yang tersandung masalah hukum, maka pemerintah daerah bisa hadir.

“Kan ada bantuan dari Kemenkumham namun itu juga terbatas, dalam satu tahun hanya bisa dibantu lima kasus. Jadi selebihnya itu ya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memberikan pendampingan secara gratis, tapi kan masih banyak masyarakat miskin yang belum dapat setuhan bantuan hukum dari pemerintah, untuk itulah pemerintah hadir,” ungkapnya.

Dia mengaku sepakat bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum harus ada klasifikasinya. Bahwa penerima bantuan memang betul-betul masyarakat tidak mampu namun statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga diperlukan bantuan hukum dari pemerintah.

“Ini baru rancangan, nanti akan dibahas pasal demi pasal oleh kawan-kawan Pansus, untuk mendalami sejauh mana kriteria demi kriteria dan lain sebagainya,” pungkasnya.